Jakarta –
Hari ini pemerintah menggelar Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Rakornas P2DD) 2023 menyediakan sejumlah instruksi strategis untuk mengakselerasi digitalisasi transaksi Pemerintah Daerah dan mendukung akuntabilitas keuangan daerah.
Hal ini disampaikan oleh Wapres K.H. Ma’ruf Amin yang juga mendorong Pemerintah Daerah untuk menetapkan regulasi penunjang pasca penetapan UU 1/2022 dan regulasi terkait penguatan P2DD. Lalu mendorong Inovasi dan Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) serta belanja daerah. Lalu mengoptimalisasi Pemanfaatan Proyek Strategis Nasional (PSN) Satelit Satria untuk mendukung kenaikan jaringan.
“Lalu memperkuat Ekosistem Digital Bank Pembangunan Daerah dalam mendorong digitalisasi transaksi Pemerintah Daerah dan memperkuat Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan transaksi Pemda,” ujar beliau dalam program Rakornas P2DD di Hotel Grand Sahid Jaya, Selasa (3/10/2023).
Baca juga: Pesta Rakyat Simpedes 2023 Hadirkan Meriah Pesta Seni-Edukasi Keuangan
“Presiden (Joko Widodo) meletakkan impian besar kepada digitalisasi. Karena dengan inovasi tersebut, belanja tempat dan pendapatan orisinil tempat dibutuhkan lebih maksimal dan akuntabel. Seluruh faktor ini akan berkontribusi pada percepatan bahkan lompatan kinerja pembangunan daerah,” ucap Wapres Ma’ruf.
Rakornas P2DD ialah lembaga tertinggi antara pimpinan Kementerian/Lembaga anggota Satgas P2DD dan seluruh Kepala Daerah selaku Ketua TP2DD untuk sinkronisasi kebijakan strategis di level sentra dan daerah. Rakornas P2DD tahun kedua ini bertema”Sinergi Nasional Akselerasi Digitalisasi Daerah untuk Indonesia Maju.
Baca juga: wikipedia
Perhelatan ini didatangi Menko Perekonomian sekaligus Ketua Pengarah Satgas P2DD, Airlangga Hartarto; Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo; Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati; Mewakili Mendagri, Sekretaris Jenderal Kemendagri, Suhajar Diantoro, Menteri Sekretaris Negara, Pratikno; Menteri PPN/Bappenas, Suharso Monoarfa; Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi; dan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas.
Pada peluang itu,Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, menyodorkan tiga tugas BI untuk mendukung dan mempercepat digitalisasi keuangan dan ekonomi daerah. Pertama, BI menjalankan digitalisasi di bidang pembayaran, antara lain lewat QRIS yang sudah meraih 37 juta pengguna yang sebagian besar merchantnya yaitu UMKM.
QRIS sudah menyejahterakan rakyat, dan akan kian lengkap lewat fitur gres tarik tunai, transfer dan setor tunai (TUNTAS), serta QRIS sudah tersambung dengan Kartu Kredit Indonesia (KKI). Hal tersebut akan mempercepat elektronifikasi Pemda. Kedua, ekspansi layanan Kartu Kredit Indonesia, yang tidak terlepas dari tugas pengaturan manajemen dari Kemendagri.
Untuk mendukungnya, BI terus menjalankan mobilisasi dengan perbankan dan Penyedia Jasa Pembayaran. KKI bukan cuma tanpa ongkos penggunaan, tapi memiliki bunga yang sungguh terjangkau bagi merchant.
Ketiga, dengan rancangan satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa, BI menjalankan digitalisasi end to end yang meliputi KKI, QRIS dan fast payment yang mau tersambung dengan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), sehingga banyak sekali jalan masuk pembayaran akan lebih singkat difasilitasi secar real time. Di triwulan kedua 2023 ini, digitalisasi di layanan perbankan sudah meraih Rp 14 ribu triliun, sementara transaksi duit elektronik meraih Rp111 triliun. “Mari kita terus bersinergi mengembangkan digitalisasi menuju Indonesia Maju,” terperinci Perry.
Leave feedback about this