Ojk Tuntaskan 115 Berkas Pidana Di Jasa Keuangan, Ini Rinciannya

Jakarta –

Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) kembali menemukan penghargaan atas prestasi dalam menjalankan fungsi penegakan aturan tindakan melawan hukum sektor jasa keuangan klasifikasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian/Lembaga Tahun 2023.

Capaian ini diperoleh Ojk alasannya yakni berhasil mengakhiri 115 berkas permasalahan tindakan melawan hukum di sektor jasa keuangan (SJK) selama 2023. Penghargaan tersebut diberikan oleh Brigjen (Pol) Raden Firdaus Kurniawan selaku Kepala Biro Korwas PPNS Bareskrim Polisi Republik Indonesia dalam program Rapat Koordinasi Korwas PPNS Tahun Anggaran 2023 yang diselenggarakan di Bali pada Kamis (16/11/2023).

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi Aman Santosa, menyampaikan bahwa penghargaan tersebut menjadi bukti atas soliditas, koordinasi, dan sinergitas Penyidik Ojk dan Penyidik Polisi Republik Indonesia dalam mengemban fungsi korwas PPNS pada penanganan tindakan melawan hukum di sektor jasa keuangan.

“Hal tersebut juga mengambarkan bahwa pengawasan dan training Korwas PPNS terhadap Penyidik Ojk berlangsung dengan baik dan optimal,” kata Aman dalam keterangan resminya, Kamis (16/11/2023).

Baca juga: Apa Kabar Museum Nasional?

Per Oktober 2023, Aman menerangkan OJK sudah mengakhiri 115 berkas permasalahan tindakan melawan hukum di sektor jasa keuangan (SJK) yang sudah dinyatakan lengkap (P-21). Perkara yang ditanggulangi tersebut berisikan 90 Perkara Perbankan, 5 Perkara Pasar Modal, dan 20 Perkara Industri Keuangan Non-Bank.

Selain penegakan hukum, ia menyampaikan OJK juga gencar menjalankan sosialisasi terhadap abdnegara penegak hukum. Hal ini dilaksanakan dalam rangka memperkuat kerjasama dan komunikasi terkait penanganan terhadap tindakan melawan hukum di sektor jasa keuangan yang di sekarang ini kian kompleks permasalahannya.

Selama 2023, OJK pun sudah menyelenggarakan sosialisasi terhadap jajaran abdnegara penegak aturan di daerah Sumatera Barat, Sumatera Utara, Bali, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Selatan.

Baca juga: wikipedia

“Dengan demikian, upaya preventif dan efektifitas penegakan aturan yang dilaksanakan OJK dibutuhkan sanggup mendorong pemilik dan pengelola forum jasa keuangan untuk selalu memajukan penerapan manajemen dan pemantauan terhadap potensi terjadinya tindakan melawan hukum sektor jasa keuangan,” pungkas Aman.