Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat peningkatan pembiayaan peer-to-peer lending (P2P lending) atau bantuan online (pinjol) dan layanan buy now pay later (BNPL) milik perbankan. Pinjaman penduduk di pinjol tercatat tembus Rp 80,7 triliun sampai tamat Februari 2025. Angka itu berkembang 31,6% (yoy) dibandingkan pada Januari 2025 Rp 78,5 triliun. Periode Februari ini bertepatan
Foto: dok. KemenPAN-RB Jakarta – Isu-isu prioritas Pemerintah Digital kembali dibahas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) bareng Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). MenPAN-RB Rini Widyantini menuturkan bagi merealisasikan transformasi digital pemerintah di kabinet Merah Putih perlu proteksi kerja sama dan kerjasama yg berefek antar lembaga. “Kementerian PANRB tidak mulai sanggup mentransformasikan birokrasi
Ilustrasi OJK/Foto: Grandyos Zafna Jakarta – Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menghentikan 796 entitas ilegal pada periode Oktober-Desember 2024. Entitas ilegal tersebut berisikan 543 entitas pemberian online (pinjol) ilegal di sejumlah situs dan aplikasi, serta 44 konten penawaran pemberian langsung (pinpri) yang potensial merugikan penduduk dan melanggar ketentuan penyebaran data pribadi. Satgas
Foto: Getty Images/iStockphoto/pcess609 Daftar Isi 1. Masuk daftar blacklist Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2. Denda dan bunga akan menumpuk 3. Aktivitas terusik dan bisa berujung stres Jakarta – Karena satu dan lain hal, keadaan keuangan kita sungguh tidak dapat diduga. Kehilangan pekerjaan, pengeluaran tak terduga, atau pendapatan yang menurun sanggup membuat orang menegaskan untuk mengajukan
Jakarta – Undang-undang federal yg melarang belum dewasa menggunakan media biasa akan diberlakukan tahun ini, kata Anthony Albanese, seraya menggambarkan dampak situs tersebut terhadap generasi muda selaku suatu “ancaman”. Usia minimum bagi belum dewasa buat masuk ke situs-situs menyerupai Facebook, Instagram, dan TikTok belum diputuskan tetapi diprediksi antara 14 dan 16 tahun, kata Albanese hari
Foto: Kepala OJK NTB Rudi Sulistyo (Nathea Citra/detikBali) Mataram – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali mempublikasikan peraturan untuk memperkuat sektor jasa keuangan. Kali ini terbit Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2024 ihwal Perubahan Kedua atas Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2017. Yakni, ihwal pelaporan dan usul pemberitahuan debitur lewat metode layanan pemberitahuan keuangan (SLIK).