Indramayu –
Massa petani berunjuk rasa di depan pintu Pendopo Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Selasa (24/9/2024). Dalam aksi, petani dan mahasiswa melontarkan sejumlah permintaan tergolong problem reforma agraria.
Pantauan detikJabar, agresi saling dorong antara petani-mahasiswa yang tergabung dalam Forgapora dan Aliansi Topi Jerami dengan petugas kepolisian tak terhindarkan. Massa mendesak gampang-mudahan pemerintah menemukan tuntutannya selalu menjajal mendobrak barikade barisan petugas.
Di sela aksinya, Koordinator Lapangan Aks Hari Tani Nasional, Samsul Mauludin menyebut permintaan para petani gampang-mudahan pemerintah mesti memadai keperluan pasokan air ke pertanian. Kedua pemerintah diminta memadai ketersediaan pupuk. Serta menuntut pemerintah tempat menstabilkan harga gabah.
| Baca juga: Daftar Lengkap Nomor Urut Paslon Pilgub dan Pilkada di Jawa Barat 2024 |
“Ini bab dari hari raya petani kita. Ada dua petani dari tuna lahan dan sebagainya. Pertama untuk menuntut akan hak-hak petani kami,” kata Samsul, Selasa (24/9/2024).
Sebelumnya, massa juga berunjukrasa di depan Kantor ATR/BPN Indramayu dan depan Kantor DPRD Indramayu. Di setiap titik itu, massa menuntut terkait Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).
“Kita juga ke BPN bekerjsama buat mencabut HGU PG Rajawali. Selanjutnya kami juga menuntut DPRD Indramayu bagi mengaudit GTRA (Gugus Tugas Reforma Agraria),” ucapnya.
Dijelaskan Samsul, dalam GTRA itu Bupati Indramayu menjadi pembina penting yg berikutnya mulai dijalankan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sehingga pihaknya mendesak DPRD Indramayu mudah-mudahan mengaudit pelaksanaan GTRA tersebut.
“Kemudian yang terakhir itu laksanakan reformasi agraria agar siapapun bupati mendatang yaitu mesti mengerjakan reforma agraria,” ungkapnya.
Selama ini, petani yang menggarap lahan hutan yang tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Indramayu, kadang kala mengalami kendala. Terlebih, daerah tersebut pernah terjadi suatu pertentangan antar petani menyerupai pada tahun 2021 silam yang menelan 2 nyawa manusia.
“Tanah memang punya negara mulai tetapi jangan menggusur lahan yg telah digarap oleh petani. Baik itu petani padi maupun petani tebu. Tapi yang terjadi di lapangan itu masih ada saling gusur. Makanya kita menuntut keterlibatan pemerintah,” ujarnya.
Setelah dua menit berorasi, Kepala DKPP Kabupaten Indramayu, Sugeng Heriyanto keluar dari Pendopo dan menghampiri massa aksi. Dalam konferensi itu, ia mengaku telah mengenali seluruh permintaan massa aksi. Namun, ia pun menerangkan wacana kewenangan pemerintah. Sebelum alhasil terjadi perdebatan antara keduanya.
| Baca juga: Menyemai Literasi di Pojok Gang Pedesaan Majalengka |
“Sedikit banyak saya sudah menemukan pemberitahuan dari Kasatpol PP dan Kasat Intel. Urusan banyu (masalah air), urusan pupuk, urusan rega (masalah harga). Apa lagi, tanah tuna lahan,” kata-kata Sugeng di hadapan massa aksi.
“Perlu diketahui, sing namae pemerintah ini ada yg namanya pembagian kewenangan, ana kewenangan kuwu, ana kewenangan bupati, ana kewenangan kepala daerah, ana kewenangan presiden. Tidak segala kewenangan itu ning bupati. Itu mesti dipahami,” katanya.
Mengakhiri aksi, para petani memperabukan orang-orangan sawah yg mereka bawa.
demo petanihari tani nasionalreforma agrariaindramayuberita indramayucirebon rayaberita jabarjawa barat
Leave feedback about this