Bi Guyur Insentif Rp 80 Triliun Buat Kesibukan 3 Juta Rumah

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bareng Wakil Menteri BUMN Donny Oskaria, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menggelar di Kementerian Keuangan tadi malam. Rapat tersebut melanjutkan pembahasan soal pembiayaan Program 3 Juta Rumah.

Perry mengungkapkan santunan dari Bank Indonesia berupa insentif likuiditas senilai Rp 80 triliun untuk bank penyalur kredit pemilikan rumah (KPR). Kemudian, Bank Indonesia akan berbelanja Surat Berharga Negara (SBN) yang bakal diterbitkan oleh Kementerian Keuangan untuk pendanaan kegiatan asta cita, tergolong Program 3 Juta Rumah.

“Dukungan juga pendanaan dari Bank Indonesia yakni lewat pembelian SBN dari pasar sekunder. Kami sudah bicara dengan Bu Menteri Keuangan yang dananya sanggup digunakan tidak hanya untuk debt switching untuk SBN yang jatuh tempo dari Covid namun juga untuk pendanaan program-program perumahan,” ujar Perry Kementerian Keuangan, Jumat (20/2/2025).

Sementara itu, Ara memastikan nilai SBN yang sudah disepakati berjumlah besar. Namun, ia belum bisa mengungkapkan jumlahnya.

“Kami sepakat, tadi kami belum menyodorkan angkanya dulu. Sudah kita mengkonsolidasikan ke semua pihak, agar semua aturannya, namun saya bisa pastikan jumlahnya besar,” ujar Ara di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (20/2/2025).

Ara mengaku sudah empat kali berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia dalam dua ahad untuk menggodok pembiayaan terkait likuiditas. Menurutnya, ini ialah santunan besar Bank Indonesia serta terobosan untuk sektor properti.

Selanjutnya, ia akan melaporkan hasil rapat terhadap Presiden Prabowo Subianto. Kemudian, ia juga akan rapat bareng Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Saya akan pribadi laporkan terhadap Bapak Presiden Prabowo. Nanti kita alokasikan, tentu bagaimana rumah untuk MBR, itu tentu yakni salah satu prioritas yang paling utama,” imbuhnya.

Di samping itu, Sri Mulyani menyampaikan sudah ada lumayan banyak instrumen untuk mendukung kegiatan perumahan dari sisi fiskal. Untuk kepraktisan likuiditas, pembiayaan perumahan (FLPP) disalurkan oleh BP Tapera lewat perbankan.

Ia menyampaikan sumber dana FLPP berasal dari budget pemasukan dan belanja negara (APBN) dengan suku bunga rendah. Lalu, Kementerian Keuangan juga menyediakan Penyertaan Modal Negara (PMN) terhadap PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).

“Itu juga dananya diblend terhadap perbankan. Tujuannya utamanya untuk penduduk berpendapatan rendah. Ini untuk rumah yang MBR, penduduk berpendapatan rendah, itu memang akan menikmati subsidi. Sehingga ongkos dari dananya tadi mesti berasal dari dana yang termurah yakni dari APBN langsung,” kata Sri Mulyani.

Lalu, ia juga menyampaikan akan memajukan kesanggupan MBR untuk berbelanja rumah dengan mempublikasikan SBN perumahan. SBN tersebut akan dialokasikan untuk pembiayaan MBR.

“Sebetulnya mekanisme penyesuaian dari FLPP yang mau di-scale up atau akan ditingkatkan volumenya. Kami juga dalam hal ini untuk bisa tadi melakukan pekerjaan sama nanti dengan Bank Indonesia, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan dengan Bank Himbara menggunakan kredit tadi dari GWM (giro wajib minimum) yang diturunkan yakni kepraktisan kredit sebanyak Rp 80 triliun,” imbuhnya.

Sebagai informasi, rapat tersebut juga turut didatangi oleh Wamen Keuangan Suahasil Nazara dan Ketua Komisi XI dewan perwakilan rakyat Mukhamad Misbakhun.

Sebelumnya, Ara menyodorkan akan ada rapat tertutup lanjutan untuk membicarakan santunan likuiditas untuk pembiayaan kegiatan perumahan penduduk berpenghasilan rendah (MBR) di Kementerian Keuangan pada Kamis (20/2). Rapat ini bareng Menteri BUMN Erick Thohir dan Sri Mulyani.

Selain itu, Perry, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, sampai Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu juga akan hadir dalam konferensi ini.

“Besok kami jam 4 akan berjumpa lagi. Untuk kami pastikan, pada waktunya akan kami umumkan. Mudah-mudahan besok sudah jelas. Prosedurnya jelas,” kata Ara terhadap awak media di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu malam (19/2/2024).

Pertemuan sore itu pun akan menjadi konferensi kesekian antara ketiga kementerian tersebut. Bahasannya juga ihwal santunan Bank Indonesia yang mau menyediakan komplemen insentif likuiditas makroprudensial terhadap bank penyalur kredit pemilikan rumah (KPR).

“Kemarin kami berjumpa jam 2 siang dan hari ini kami membicarakan menindaklanjuti support ketimbang Bank Indonesia lewat relaksasi giro wajib minimum yang maksudnya agar bisa digunakan untuk sektor perumahan dalam rangka menyukseskan pembangunan dan renovasi 3 juta rumah,” ungkap Ara.

Ara melaporkan mereka sudah merencanakan tim teknis yang dipimpin Suahasil. Perwakilan dari Kementerian BUMN dan PKP pun akan bergabung dalam tim untuk menolong kegiatan tersebut.

“Tim teknis melakukan pekerjaan malam ini, dipimpin Pak Suahasil dan bagian dari BUMN ada, dari Departemen PKP, Perumahan dan Kawasan Pemikiman ada, Departemen Keuangan yang mengordinir di sini dan juga dari Bank Indonesia. Supaya bagaimana nanti mekanisme dan detailnya itu disiapkan,” tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berhubungan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

program 3 juta rumahperumahanrumahkementerian keuangansbninsentif likuiditaslikuiditas