Dpr Dukung Langkah Pemerintah Batasi Subsidi Bbm, Ini Alasannya

Wacana pengaturan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi mengemuka dewasa ini dan disebut-sebut mulai berlaku 1 Oktober 2024. Nantinya penduduk yg dapat berbelanja BBM subsidi hanya yg mempunyai QR Code Subsidi Tepat.

Wakil Ketua Komisi VII dewan perwakilan rakyat RI Eddy Soeparno menyambut baik rencana tersebut dan mendukung untuk secepatnya diberlakukan. Ia menyaksikan penyaluran subsidi BBM yg ada kini ini tak sempurna sasaran alias lebih banyak dicicipi oleh kelompok yg dapat.

“Kami telah menganjurkan (pembatasan subsidi BBM) sejak 2 tahun dulu. Kita menyaksikan pembagian subsidi BBM itu tidak sempurna sasaran, sekitar 70% itu penggunanya yaitu mereka yang bisa, itu kan artinya pemborosan anggaran,” kata Eddy terhadap , Selasa (3/9/2024).

Oleh alasannya itu, Eddy menyambut baik adanya peraturan menteri yg mau dikeluarkan untuk dapat menangkal proteksi BBM subsidi terhadap penduduk yang memang betul-betul membutuhkan. Di segi yang lain, ia berpesan biar antisipasi di lapangan dimatangkan agar tidak membuat gejolak di masyarakat.

“Harus ada sosialisasi dan komunikasi terhadap masyarakat, jangan hingga nanti pesan yg disampaikan salah. Dalam artian bahwa pembatasan itu hanya bagi mereka yang bisa. Sementara mereka yg kelas ekonomi bawah tergolong UMKM, ojol online masih berhak untuk berbelanja BBM subsidi,” ucapnya.

Senada, Ketua Komisi VII dewan perwakilan rakyat RI Sugeng Suparwoto juga mendukung rencana tersebut. Intinya biar proteksi subsidi BBM itu mesti sempurna sasaran, yaitu terhadap orang-orang yang memang teridentifikasi tidak mempunyai kesanggupan ekonomi sebagaimana rata-rata yg yang lain.

“Persoalannya kini ini kan tidak sempurna sasaran. Berbagai survei menyatakan bahwa ketidaktepatsasaran itu di atas 30%, maka kami kini mengidentifikasi bahwasanya siapa yang patut memperoleh subsidi itu dalam konteks misalnya kendaraan,” tuturnya.

Sugeng menganjurkan biar BBM bersubsidi hanya didedikasikan untuk motor dan transportasi biasa saja. Tujuannya biar lebih mudah diidentifikasi pelaksanaannya.

“Nanti motornya dibarcode bahwa sehari cuma bisa mengisi satu kali, misalnya agar menyingkir dari diperdagangkan. Tapi kan pemerintah milik pertimbangan sendiri, pemerintah mengambil jalan dengan tata cara barcode dengan tetap mengacu pada kendaraan cc,” tuturnya.

Sebelumnya, rencana pembatasan pembelian BBM bersubsidi akan 1 Oktober 2024 disampaikan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Sebelum diterapkan, akan dijalankan sosialisasi apalagi dahulu.

“Ya memang ada rencana begitu alasannya begitu aturannya keluar, Permennya keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi. Nah waktu sosialisasi ini yang kini saya lagi bahas,” kata Bahlil menjawab kabar pembatasan BBM subsidi 1 Oktober di dewan perwakilan rakyat Jakarta, Selasa (27/8).

Berdasarkan informasi yang diperoleh, pembatasan BBM subsidi cuma berlaku bagi kendaraan roda empat (mobil). Untuk yang berbahan bakar bensin, kendaraan yang boleh berbelanja BBM subsidi optimal 1.400 CC dan buat berbahan bakar diesel optimal 2.000 CC.

subsidi bbmpembatasan bbmdpr rikebijakan energiqr code subsidi tepatkendaraan bersubsiditransportasi umum