Jakarta –
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan dirinya akan mendiskusikan dengan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk membahas pilihan peningkatan iuran BPJS Kesehatan pada 2026.
Menurutnya, pilihan tersebut mesti dibicarakan sebab perlu dipertimbangkan dengan baik. Kendati begitu, ia tak menginformasikan lebih lanjut kapan hal tersebut akan dibahas.
“Ya itu nanti saya akan bicarakan dengan Ibu Sri Mulyani, dengan Pak Presiden. Sudah disiapkan waktunya sama Bapak Presiden,” katanya di ketika dijumpai di Jakarta Selatan, Jumat (6/2/2025).
Sebelumnya, Menkes membuka pilihan penyesuaian iuran BPJS Kesehatan. Per 2026, ada kemungkinan iuran BPJS bakal dinaikkan.
| Baca juga: Donald Trump Tutup USAID, Menkes Bicara Dampaknya ke Indonesia |
Ia menyampaikan pada 2025 diprediksi keuangan BPJS Kesehatan masih bisa bagi membiayai layanan kesehatan penduduk di Indonesia tanpa peningkatan iuran. Namun, pada 2026 perlu ada penyesuaian iuran menurut hitungan yang dilakukannya bareng Menteri Keuangan Sri Mulyani.
“Saya sudah bilang ke bapak (Kepala Negara Prabowo), bila hitungan kalian dan bu Menkeu di 2025 harusnya aman, di 2026 kemungkinan mesti ada adjustment dari tarifnya,” beber Budi Gunadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2), dikutip dari detikFinance.
“Rencananya (penyesuaian tarif) di 2026, namun melakukan dijalankan Kementerian Keuangan, BPJS, dan Kementerian Kesehatan,” tegasnya.
Soal angka peningkatan iurannya, Menkes menyampaikan masih dihitung. Ia dan Menkeu telah mulai intens membahas hal ini.
| Baca juga: Menkes Sebut Efisiensi Aturan Rp 19 T Tak Akan Pengaruhi Layanan Kesehatan |
Video dewan perwakilan rakyat soal Potensi Kenaikan Iuran BPJS: Sudah Tak Dapat Dihindari
Video dewan perwakilan rakyat soal Potensi Kenaikan Iuran BPJS: Sudah Tak Dapat Dihindari
kenaikan iuranbpjs kesehatanmenteri kesehatanprabowo subiantosri mulyani
Leave feedback about this