Jakarta –
Kepatuhan terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sudah menjadi konsentrasi utama di sektor keuangan sejak disahkannya undang-undang tersebut oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 20 September 2022. Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria dalam program Media Gathering Kominfo di The Westin Hotel, Jakarta Selatan (24/11) menyodorkan bahwa aturan turunan UU PDP dikala ini dalam tahap finalisasi dan diperkirakan akan diterbitkan pada Desember 2023.
Bersamaan dengan itu, ajaran etika penggunaan teknologi kecerdasan bikinan (AI) juga akan terbit, menandai integrasi penting antara UU PDP dan AI dalam konteks pemberian data di kala digital. Sebagai industri yang mengorganisir volume data pribadi yang masif, bank dan forum keuangan yang lain berada di garis depan dalam menghadapi tantangan ini. Kepatuhan terhadap UU PDP sungguh penting bagi industri perbankan alasannya beberapa argumentasi kunci.
Bank mengorganisir data pribadi dan keuangan yang sungguh sensitif dan berharga, tergolong pemberitahuan identitas, transaksi keuangan, dan riwayat kredit pelanggan. Kepatuhan terhadap UU PDP menolong melindungi data ini dari penyalahgunaan yang sanggup membahayakan privasi dan keselamatan finansial pelanggan.
Kepercayaan konsumen merupakan aset vital dalam industri perbankan. Kepatuhan terhadap UU PDP menyodorkan komitmen serius bank dalam melindungi data pribadi, yang pada gilirannya menolong membangun dan memelihara keyakinan pelanggan. Ini penting alasannya pelanggaran data sanggup mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi bank, baik secara eksklusif maupun tidak eksklusif lewat kerusakan reputasi, dan keyakinan pelanggan.
Selain itu, industri perbankan merupakan salah satu sektor yang paling dikontrol ketat. Kepatuhan terhadap UU PDP merupakan bab esensial dari manajemen dan kepatuhan regulasi yang mesti dibarengi oleh bank. Di kala digital, bank yang menyodorkan kepemimpinan dalam pemberian data pribadi juga mendapat laba kompetitif, menjadi faktor diferensiasi di mata konsumen yang kian sadar akan privasi.
Bаса jugа: Ojk Tuntaskan 115 Berkas Pidana Di Jasa Keuangan, Ini Rinciannya
Mematuhi UU PDP tidak cuma merupakan keharusan hukum, tetapi juga seni administrasi etis dan bisnis yang penting untuk menjaga keyakinan dan kepuasan pelanggan. Kita mesti mengakui sifat sensitif dari data yang dikelola oleh sektor ini. Dengan adanya transaksi keuangan dan pemberitahuan personal yang luas, risiko kebocoran data sanggup berpengaruh yang merusak, tidak cuma secara finansial tetapi juga dalam hal reputasi.
Sebuah laporan oleh IBM Security dan Ponemon Institute pada 2020 menyodorkan bahwa ongkos rata-rata global dari pelanggaran data merupakan sekitar 3.86 juta dolar AS, dengan sektor keuangan acap kali mengalami ongkos yang lebih tinggi. Mengingat hal tersebut, ada beberapa langkah best practices yang mesti diadopsi oleh sektor keuangan untuk mematuhi UU PDP.
Pertama, penting untuk mengerti dan menerapkan regulasi dengan ketat. Ini tidak cuma memiliki arti mematuhi ketentuan yang ada, tetapi juga menegaskan bahwa semua karyawan, dari administrasi puncak sampai staf operasional, mengerti tanggung jawab mereka dalam melindungi data pribadi.
Kedua, pengangkatan Petugas Perlindungan Data (Data Protection Officer/DPO) merupakan langkah penting yang cocok dengan best practices internasional dalam pemberian data. Di negara-negara yang menerapkan General Data Protection Regulation (GDPR), menyerupai di Uni Eropa, setiap organisasi yang memproses data dalam skala besar mesti memiliki DPO. Namun, jumlah DPO yang dimiliki tiap forum sanggup bermacam-macam tergantung pada ukuran dan kompleksitas pemrosesan data.
Mengenai training karyawan, frekuensi idealnya berbeda-beda tergantung pada organisasi. Beberapa perusahaan mungkin memutuskan untuk melaksanakan training setiap enam bulan, sementara yang lain mungkin melakukannya setahun sekali. Intinya, training mesti cukup sering untuk menegaskan bahwa karyawan tetap up-to-date dengan praktik terbaik dan pergeseran dalam regulasi pemberian data. Ini penting untuk menjaga kesadaran dan kesiapan dalam menghadapi ancaman keselamatan data.
Baca artikel terpercaya disini : wikipedia
Faktor ketiga merupakan audit dan penilaian risiko data secara bersiklus merupakan langkah penting dalam menjaga keselamatan data di sektor keuangan, sesuai dengan best practices dari GDPR di Eropa dan Personal Data Protection Act (PDPA) di Singapura. Audit ini melibatkan penilaian terhadap infrastruktur IT, kebijakan, dan mekanisme pemrosesan data, berencana mengidentifikasi kerentanan dan menyikapi ancaman keselamatan data secara proaktif. Di bawah GDPR, ini tergolong penilaian terhadap akses, penggunaan, dan penyimpanan data, sementara PDPA menekankan pada penilaian risiko reguler.
Protokol respons peristiwa dan tata cara pelaporan pelanggaran data yang transparan dan efektif juga sungguh penting, menegaskan pelanggaran diidentifikasi dan ditanggapi dengan segera untuk meminimalkan dampak. Ini menolong forum keuangan mematuhi regulasi, menjaga keyakinan pelanggan, dan menyingkir dari kerugian finansial atau kerusakan reputasi.
Keempat, kolaborasi dengan pihak ketiga merupakan faktor krusial dalam pemberian data di sektor keuangan. Lembaga keuangan sering bergantung pada vendor dan teman bisnis untuk aneka macam faktor operasional, dari teknologi pemberitahuan sampai layanan pelanggan. Penting untuk menegaskan bahwa pihak ketiga ini juga mematuhi tolok ukur pemberian data yang serupa menyerupai yang dipraktekkan oleh forum keuangan itu sendiri.
Untuk melakukannya, forum keuangan mesti melaksanakan due diligence yang ketat dalam memutuskan vendor, tergolong mengecek praktik keselamatan data dan kebijakan privasi mereka. Ini melibatkan penilaian risiko, audit berkala, dan perjanjian kontraktual yang ketat mengenai pengelolaan dan pemberian data. Kerja sama ini tidak cuma menolong dalam menyanggupi persyaratan regulasi, tetapi juga dalam membangun keyakinan dengan pelanggan, yang kian sadar akan pentingnya privasi dan keselamatan data. Melalui upaya bareng dengan seluruh ekosistem, tergolong pihak ketiga, forum keuangan sanggup bikin jaringan pemberian data yang lebih luas dan efektif.
Terakhir, transparansi terhadap pemangku kepentingan merupakan faktor penting dalam pemberian data pribadi. Untuk mendukung transparansi ini, forum keuangan sanggup mempergunakan aneka macam teknologi penunjang. Salah satunya merupakan tata cara administrasi data yang memungkinkan konsumen menyaksikan bagaimana data mereka dikelola dan diproses. Teknologi blockchain juga sanggup digunakan untuk bikin buku besar yang kondusif dan tidak sanggup diubah, sehingga mengembangkan keyakinan dalam hal integritas data.
Selain itu, platform pelaporan dan analisis data menolong forum keuangan menawarkan pemberitahuan yang lebih transparan dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, tergolong konsumen dan regulator. Teknologi-teknologi ini tidak cuma mengembangkan keyakinan pelanggan, tetapi juga menolong forum keuangan menjaga reputasi dan mematuhi regulasi pemberian data jangka panjang.
Pengadopsian pemberian data pribadi, menyerupai yang dilaksanakan oleh bank-bank internasional ternama, menyerupai DBS Bank, HSBC, JPMorgan Chase, dan BNP Paribas, bukan cuma soal pemenuhan kepatuhan atas regulasi pemberian data pribadi, tetapi juga mengenai membangun keyakinan dan tanggung jawab. Ini terlihat dari implementasi tolok ukur keselamatan yang ketat, kebijakan privasi yang jelas, dan tata cara pelaporan pelanggaran data yang efektif.
Jika menyidik salah satu pola implementasi di dunia perbankan internasional, implementasi PDPA (regulasi pemberian data pribadi di Singapura) pada DBS Bank, dengan inisiatif keselamatan datanya yang mutakhir dan kepatuhan terhadap PDPA, menjadi cerminan nyata dari komitmen dalam melindungi privasi konsumen serta menjaga integritas tata cara keuangan. Langkah-langkah ini menggarisbawahi pentingnya responsibilitas dan kehati-hatian dalam pengelolaan data pribadi, utamanya di sektor keuangan yang dinamis.
